oleh

Dinas PPAPP DKI Jakarta Perkuat Petugas Pos SAPA Pada Moda Transportasi

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta hingga kini terus berupaya mengoptimalkan layanan Pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) yang terdapat di ruang-ruang publik.

Salah satunya dengan melakukan penguatan petugas Pos SAPA pada moda transportasi melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek).

Dalam bimtek tersebut, para petugas maupun manajemen di PT Transjakarta, PT MRT dan PT LRT akan dilatih terkait pencegahan dan penanganan tindak kekerasan maupun pelecehan seksual terhadap perempuan di angkutan umum.

Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Tuty Kusumawati mengatakan, berdasarkan hasil survei Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) 2022, transportasi termasuk sarana dan prasarananya merupakan satu dari lima lokasi paling banyak terjadi pelecehan seksual sebesar 23 persen.

Baca Juga  Dinsos DKI Jakarta Ajak Penerima Bansos Berkolaborasi Percepat Pencapaian Herd Immunity

Maka dari itu bimtek dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM penanganan kekerasan perempuan dan anak pada moda transportasi.

“Kita perlu memperkuat kemampuan para petugas Pos SAPA dan mengampanyekan pencegahan sekaligus penanggulangan kekerasan di moda transportasi,” ujar Tuty, Rabu (10/8).

Ia menjelaskan, jajarannya berkolaborasi dengan United Nations Population Fund (UNFPA) dan Komnas Perempuan dalam penguatan petugas Pos SAPA pada moda transportasi.

Para petugas pada moda transportasi akan dibekali pengetahuan untuk membantu mencegah dan melaporkan tindakan kekerasan di dalam angkutan umum serta melindungi korban.

Baca Juga  Jepara Berhasil Raih Dua Penghargaan dalam Wujudkan Smart City

Materi yang akan diberikan di antaranya kekerasan berbasis gender, fenomena kekerasan di ruang publik, khususnya transportasi; mekanisme dan simulasi penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak pada moda transportasi.

“Bulan ini kita akan laksanakan bimtek kepada 200 petugas yang sebagian besar dari Transjakarta,” terangnya, dikutip beritajakarta.id.

Menurut Tuty, Pos SAPA menjadi rujukan awal yang bisa dimanfaatkan pengguna moda transportasi untuk pengaduan serta atau mendapatkan pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kekerasan.

Pembentukan Pos SAPA pada moda transportasi merupakan komitmen untuk mendukung sekaligus juga terlibat aktif dalam pelaksanaan Program Pemulihan Perempuan, Perlindungan Anak dan Disabilitas DKI Jakarta.

Baca Juga  Bahas Kerjasama Literasi Pengurus PUB Kunjungi JBS

Tuty berharap semakin banyak Pos SAPA yang beroperasi, maka semakin banyak kasus yang ditangani dengan cepat dan tuntas. Optimalisasi layanan Pos SAPA pada moda transportasi ini untuk menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan angkutan umum.

Rasa aman dan nyaman menggunakan transportasi umum dapat mendorong masyarakat beralih dari transportasi pribadi ke transportasi umum.

“Kampanye terus kita lakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat supaya berani lapor,” tandas Tuty. (*/cr1)

News Feed