oleh

Itjen Kemenag Telaah Perencanaan BMN dan Kebutuhan Anggaran SBSN Tahun 2028

SULTRA.SIN.CO.ID – Inspektorat Jenderal Kementerian Agama terlibat dalam penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dan kebutuhan anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun 2028. Kegiatan ini bertujuan memastikan perencanaan kebutuhan aset negara disusun secara cermat, sesuai standar, dan berdasarkan kebutuhan riil satuan kerja.

Penelaahan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Sinkronisasi Penyusunan RKBMN Tahun 2028 yang melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, serta tim reviu Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Pembahasan berfokus pada kesesuaian usulan kebutuhan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024.

Dalam pembahasan teknis, tim auditor Itjen Kemenag yang terdiri atas Pengendali Teknis Nurhidayati dan Ketua Tim Edi Sunanto mendalami mekanisme penghitungan kebutuhan ruang kelas madrasah. Penelaahan ini diperlukan agar usulan pembangunan dan pemenuhan sarana pendidikan didasarkan pada kebutuhan aktual serta memenuhi standar yang berlaku.

Baca Juga  Wagub Jateng Optimistis Rekomendasi BPK Dapat Rampung Sebelum 60 Hari

“Penelaahan ini penting untuk memastikan setiap usulan kebutuhan BMN disusun berdasarkan kebutuhan riil, memenuhi standar yang berlaku, dan memiliki dasar perhitungan yang jelas. Dengan begitu, perencanaan aset dapat lebih tepat sasaran serta mendukung efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara,” ujar Nurhidayati, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan bahwa penelaahan juga dilakukan untuk memastikan setiap usulan kebutuhan BMN memiliki dasar perhitungan yang jelas, sesuai standar, serta mempertimbangkan kebutuhan aktual satuan kerja. Dengan demikian, perencanaan aset dapat disusun secara lebih terukur dan mendukung pelaksanaan tugas organisasi.

Baca Juga  Pencanangan Kampung Tangguh Lintas Agama, GMRI Gelar Vaksinasi untuk Lansia

“Perencanaan kebutuhan BMN harus dilakukan secara cermat dan terukur. Setiap usulan tidak hanya harus memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga mempertimbangkan urgensi dan manfaatnya bagi pelaksanaan tugas serta peningkatan layanan Kementerian Agama,” tambahnya.

Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara III C, Ambarwati Retno Dewi, bersama tim DJKN yang terdiri atas Shinta Alisah Atmarani dan Adlan Shibghofulloh menjelaskan bahwa pengajuan kebutuhan ruang kelas baru kini didukung instrumen penghitungan berbasis Microsoft Excel. Satuan kerja cukup memasukkan data jumlah peserta didik dan ruang kelas yang tersedia. Selanjutnya, instrumen tersebut menghitung kebutuhan luasan ruang madrasah secara otomatis berdasarkan rasio jumlah peserta didik dan ketentuan SBSK.

“Instrumen ini sangat membantu memastikan kesesuaian antara usulan kebutuhan fisik bangunan dengan jumlah peserta didik riil di lapangan, sebagaimana standar ruang pendidikan yang ditetapkan dalam regulasi SBSK,” jelas Ambarwati.

Baca Juga  Soal Reshuflle, SMSI Berharap Presiden Mendengar Berbagai Masukan

Selain kebutuhan ruang kelas, pembahasan juga mencakup kriteria pengusulan kendaraan fungsional. Dalam forum tersebut, dibahas aturan yang disusun Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal sebagai pedoman bagi satuan kerja dalam mengusulkan kebutuhan kendaraan dinas fungsional yang belum diatur secara terperinci dalam ketentuan SBSK.

Keterlibatan Itjen Kemenag dalam penelaahan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan intern untuk memastikan perencanaan kebutuhan BMN dan anggaran tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan yang berlaku. Hasil penelaahan diharapkan menjadi landasan bagi penyusunan RKBMN dan kebutuhan anggaran SBSN Tahun 2028 yang lebih terukur, efisien, dan akuntabel.(***)

 

News Feed