JEPARA – Untuk mewujudkan smart city, diperlukan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Sebab, banyak kabupaten/kota yang akhirnya gagal menerapkan smart city karena tidak adanya keseimbangan tersebut.
Hal itu disampaikan Tenaga Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Theodoor Sukardi pada bimbingan teknis smart city tahap I di ruang rapat RMP Sosorokartono Kantor Setda Kabupaten Jepara, Rabu (1/9/2021). Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Jepara mempunyai ide dan potensi yang bagus untuk dikembangkan menjadi smart city.
“Jepara jangan terjebak hal ini. Bisa saja ekonomi maju, namun sosial terhambat. Atau sebaliknya, kehidupan sosial maju, tapi tidak dibarengi dengan ekonomi yang maju,” katanya.
Asisten III Sekda Jepara Diyar Susanto menyampaikan, jalan panjang telah dilalui Jepara untuk mewujudkan smart city yang ditandai dengan gerakan menuju 100 smart city pada 2018. Selanjutnya, ditindaklanjuti dengan dokumen atau masterplan smart city pada 2018 – 2029.
Berdasarkan dokumen tersebut, lanjut Diyar, Jepara telah merealisasikan isi masterplan smart city yang telah disusun melalui program (quick win) per dimensi smart city (enam dimensi). Yaitu, dimensi smart governance, smart branding, smart economy, smart society, smart living, dan smart environment.
“Secara garis besar, hampir semuanya telah diupayakan untuk diimplementasikan,” kata dia.
Ditambahkan, Pemkab Jepara juga sudah mengikuti assesment implementasi program smart city kawasan pariwisata dan assesment implementasi program 100 smart city. Dari hasil assesment, Jepara diminta untuk menyusun masterplan smart city dan kawasan pariwisata di Jepara.
Kepala Diskominfo Kabupaten Jepara Arif Darmawan mengatakan, masa pandemi tidak mengurangi semangat tim pelaksana untuk mewujudkan Jepara yang smart. Dapat memberikan berbagai kemudahan layanan kepada masyarakat yang bermuara pada peningkatan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. (*/cr1)
Sumber: aceh.siberindo.co
